Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, mendesak Komisi III DPR untuk membantu mencegah tangkal (cekal) film "Soekarno: Indonesia Merdeka" karena konten ceritanya yang tidak sesuai fakta.
"Saya berharap Komisi III bisa mendorong pemerintah agar film ini ditarik dan ditetapkan terlarang untuk diedarkan," ujarnya di DPR, Jakarta, Senin.
Menurut dia, skenario film tersebut telah melecehkan dan mendiskreditkan sosok Soekarno.
"Film ini memakai label Soekarno, tapi intinya membunuh karakter Soekarno," katanya."Saya berharap Komisi III bisa mendorong pemerintah agar film ini ditarik dan ditetapkan terlarang untuk diedarkan," ujarnya di DPR, Jakarta, Senin.
Menurut dia, skenario film tersebut telah melecehkan dan mendiskreditkan sosok Soekarno.
Ia khawatir masyarakat akan salah dalam memahami sejarah setelah menonton film itu.
Oleh karena itu, ia menjelaskan, dalam film tersebut peran Sutan Syahrir lebih ditonjolkan sebagai pahlawan, sedangkan Bung Karno dianggap hanya sebagai "boneka" Jepang.
Rachmawati juga keberatan dengan adegan Bung Karno yang mencarikan wanita penghibur untuk tentara Kempetai Jepang.
Ia juga menyayangkan adegan pada saat menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang tidak menampilkan peran perjuangan Soekarno dalam mempersiapkan kemerdekaan.
"Saat adegan perumusan naskah proklamasi, terkesan Bung Karno hanya sekedar jadi juru tulis bukan tokoh sentral pergerakan kemerdekaan," katanya.
Kuasa hukum Rachmawati, Leonard Simorangkir, mengatakan bahwa sutradara film Hanung Bramantyo dan PT Tripar Multivision telah melanggar hak cipta film yang dibuat oleh pihak Rachmawati tersebut.
Dikatakannya, Rachma sebagai pemilik hak cipta pada film tersebut telah mengundurkan diri dari perjanjian kerja sama produksi film antara PT Tripar Multivision dan Yayasan Pendidikan Soekarno.
Setelah kerja sama diputus, pihak Hanung tetap melanjutkan produksi film tanpa seizin Rachma dan tidak mencantumkan Rachma sebagai pencipta.
Penyimpangan lainnya, menurut dia, film tersebut malah lebih menonjolkan sisi komersil daripada sisi sejarahnya.
"Film ini beranjak menjadi menonjolkan komersil dan bisnis, padahal semula tujuannya sebagai film sejarah tentang kemerdekaan RI," kata Leonard.
Sementara itu, Hanung Bramantyo pada 19 Desember 2013 sebagai sutradara membantah bila film "Soekarno: Indonesia Merdeka" merupakan pencurian ide Rachmawati Sukarnoputri.
Dia menegaskan, ide film itu bukan ide perorangan melainkan kelompok.
"Jadi tidak berhak orang tertentu mengklaim ini idenya dia," ujarnya di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) pada Kamis (19/12/2013) malam.
Menurut Hanung, pemilihan jalan cerita film yang kini sudah diputar di bioskop itu adalah hasil skenario garapan Ben Sihombing.
Ia menambahkan, diskusi awalnya dengan Rachmawati memilih cerita "Hari-hari Terakhir Soekarno", dan bukan "Soekarno: Indonesia Merdeka." (*)
Sumber : Antaranews
Post A Comment: